Haryani Group

Selengkapnya »

 

Situs Pengecekan E-KTP Bukan dari Pemerintah

NASIONAL

E-KTP Terhambat Aplikasi dan Jaringan/DEDEN IMAN/PR
PETUGAS menyelesaikan proses pencetakan kartu e-KTP di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi, Kota Cimahi, jalan Rd Demang Hardjakusuma, Jumat, 26 Agustus 2016. Sering bermasalahnya aplikasi dan jaringan pencetakan dari Kementrian Dalam Negeri RI, menghambat proses pembuatan e-KTP.*

JAKARTA,(PR).- Pemerintah menegaskan situs pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang tersebar melalui aplikasi pesan singkat, bukan situs resmi dari pemerintah. Sehingga masyarakat tidak perlu menggunakannya untuk mengecek eksistensi data rekaman e-KTP.

“Link cek KTP yang muncul di Android bukan dari Direktorat Jenderal Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil), juga bukan mengambil dari server dukcapil. Ketika menggunakan .com berarti link tersebut bukan dari pemerintah,” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Sabtu, 27 Agustus 2016.

Ditjen Dukcapil sedang berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) agar melakukan pemblokiran situs karena sudah dianggap meresahkan masyrakat.

Pesan singkat yang beredar melalui pesan singkat atau grup dalam aplikasi pesan singkat (whatsapp) seperti:

Breaking news: Mendagri minta masyarakat segera mengurus rekam E-KTP, karena akan ditutup 30 September, bagi yg blm terdata rekam E-KTP, data yg lama semua akan dihapus, sehingga nanti susah dlm pengurusan bank, bpjs, sim/stnk dll, tolong dishare keteman-teman lain yg blm tau.

Monggo yang mau ngecek KTP, sudah online belum KTP kalian…tinggal ketik nmr KTP trus klik cek… https://ektp.cektkp.com/

Jika menelusuri situs itu, pengakses akan diberikan kesempatan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam kotak yang tersedia. “Masukkan NIK E-KTP yang ingin anda cek datanya,” bunyi arahan dalam situs.

Setelah NIK dimasukkan, pengakses dimintak klik “Cek” Pada bagian bawah tertulis pula keterangan:

Apakah e-KTP (KTP Elektronik) Anda sudah terdaftar?

1.Masukkan nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan).Kemudian klik tombol “Cek” untuk mulai melakukan pengecekan data.

2. Jika data Anda tidak keluar, bukan berarti KTP Anda tidak terdaftar, tapi bisa jadi server sedang bermasalah.

Data beberapa orang yang mencoba menggunakan situs ini muncul setelah memasukkan NIK yang bersangkutan. Situs yang tidak resmi ini justru sangat meresahkan karena data yang bersangkutan muncul. “Kami sedang koordinasi dengan kominfo untuk blok. Itu bukan web resmi. Web kita pakai .go.id bukan .com,” kata Zudan.***

Tags: 
e-ktp
situs
pengecekan
pemerintah
Oleh: Arie C. Meliala

Semua WNI yang Ditahan di Filipina Sudah Dipindahkan ke KBRI

NASIONAL

Ilustrasi/DOK PR

DEPOK, (PR).- Sebanyak 39 WNI yang ditahan di Detensi Imigrasi Filipia karena dugaan pemalsuan ‎dokumen perjalanan haji dipindahkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila. Dengan demikian, seluruh WNI yang berjumlah 177 telah berada di KBRI.

“‎Malam ini dengan kerja keras Tim Perlindungan WNI KBRI Manila, 39 WNI lainnya menyusul dipindahkan dari detensi imigrasi Filipina ke KBRI,” Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhamda Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 26 Agustus 2016. Secara umum, tutur Iqbal, seluruh WNI dalam keadaan baik.

Sebelumnya,‎ 138 dari 177 WNI tersebut ‎telah dipindahkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Manila pada tahap awal. “Tim KBRI bersama tim dari Kemlu akan menangani mereka selama berada di KBRI”, ucap Ade Petranto selaku Wakil Duta Besar RI Manila dalam keterangan tertulis Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI. Proses pemindahan dapat dilakukan setelah KBRI mendesak Kementerian Kehakiman Filipina memberikan izin dengan mempertimbangkan ketersediaan fasilitas yang lebih memadai di KBRI. Pemindahan baru dapat dilakukan setelah KBRI memberi letter of guarantee (surat jaminan), Kamis, 25 Agustus 2016.

KBRI terus menekankan para WNI merupakan korban sehingga perlu disegerakan pemulangannya ke Tanah Air. Untuk menangani 177 WNI, Kemlu sudah mengirimkan tim perbantuan teknis guna membantu KBRI.‎ Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, Tim KBRI dan Kemlu terus mengawal kasus tersebut dari awal dan mengupayakan 177 WNI segera dipulangkan. ‎

Seperti diketahui, 177 WNI yang hendak naik haji dengan kuota Filipina itu diduga menggunakan ‎dokumen palsu. ‎ “‎Pada 19 Agustus (2016), sekitar pukul 09.00, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Manila dihubungi oleh imigrasi Bandara Internasional Manila yang memberitahukan adanya sejumlah penumpang Philippines Airlines jurusan Jeddah yang paspornya mencurigakan,” kata Iqbal, Sabtu (20/8/2016).

Mereka diduga kuat menggunakan dokumen palsu yang diatur oleh sindikat di Filipina. ‎Guna mendapatkan kepastian yuridis status kewarganegaraan ke-177 orang tersebut, Kemlu mengecek data melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Iqbal menuturkan, mayoritas WNI tersebut berasal dari Sulawesi Selatan. Selebihnya berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Jambi, Riau, Sumbawa, DI Yogyakarta, Banten, serta Lampung.‎***

Tags: 
Haji
Filipina
WNI
kuota
KBRI
Oleh: Bambang Arifianto

Perekaman Data E-KTP Terkendala, Mendagri Minta Maaf

NASIONAL

PETUGAS merekam sidik jari warga yang mengaktifkan kartu tanda penduduk elektroniknya (e-KTP) di Kantor Kecamatan Soreang, Jln. Sindang Wargi, Desa/Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (11/4).  Masyarakat yang KTP elektronik (e-KTP) salah data agarPETUGAS merekam sidik jari warga yang mengaktifkan kartu tanda penduduk elektroniknya (e-KTP) di Kantor Kecamatan Soreang, Jln. Sindang Wargi, Desa/Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (11/4).  Masyarakat yang KTP elektronik (e-KTP) salah data agar

Proses Pembuatan E-KTP/Dok. PR

JAKARTA, (PR).- Kementerian Dalam Negeri meminta maaf pada masyarakat yang terus berpartisipasi merekam datanya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik tetapi belum terlayani secara maksimal. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan terkendalanya pelayanan perekaman data dalam KTP elektronik terganggu karena keterbatasan alat dan server yang digunakan.

“Kemendagri berterima kasih atas partisipasi warga yang merekam datanya dan menyampaikan maaf kalau belum bisa melayani secara optimal di dinas-dinas kependudukan daerah dengan cepat. Mengingat operasionalisasi mesin se-Indonesia baru ada 6.235 ribu alat, belum lagi kendala lambannya server,” kata Tjahjo di Jakarta, Jumat, 26 Agustus 2016.

Tjahjo mengatakan Kemendagri terbuka atas saran dan kritik dari masyarakat dan dia juga memastikan setiap keluhan akan diperhatikan. Tjahjo juga mengingatkan agar jika ada persoalan para dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) dapat memperbaiki dan melakukan jemput bola.

Hal itu juga sudah diingatkan kemendagri melalui rapat koordinasi dukcapil se-Indonesia yang diikuti sekitar 1.200 pejabat dukcapil kabupaten/kota/provinsi se-Indonesia. Tjahjo mengatakan prioritas pemerintah saat ini meningkatkan pelayanan publik. Hal itu berkaitan dengan target penuntasan perekaman data penduduk, dan monitoring evaluasi penyerapan anggaran, dan akta lahir/akta kematian.

“Bagi daerah yang sekiranya belum optimal penyerapan anggaran akan ditarik anggarannya ke pusat untuk prioritas cetak tambahan blangko e-KTP,” katanya.

Soalnya, kata Tjahjo, setiap hari pasti ada pengajuan e-KTP baru. Misalnya warga yang mengurus status bujangan menjadi menikah, warga yang pindah alamat, atau warga yang baru memulai usia dewasa dan membutuhkan pengajuan e-KTP.

“Setiap hari harus melayani warga masyarakat yang memerlukan e-KTP. Setiap tiga bulan evaluasi sejauh mana penyerapan bisa tercapai optimal. Setidaknya 30 September 2016 dan taret akhir pertengahan 2017 harus sudah terekam datanya yang 22 juta belum terekam sampai saat ini,” kata Tjahjo.

Hingga Agustus 2016, pemerintah sudah mencetak tambahan kartu 4,8 juta melalui tender. Tambahan kartu ini dikirim bertahap ke daerah. Tjahjo mengatakan, sekitar Oktober 2016 tender akan dilakukan kembali untuk pencetakan kartu. “Kami mencoba mengalihkan anggaran lain untuk cetak blangko e-KTP,” kata Tjahjo.***

Tags: 
e-ktp
Mendagri
Tjahjo Kumolo
data
warga
Disdukcapil
Oleh: Arie C. Meliala

Eddy Silitonga Meninggal Dunia

NASIONAL

Eddy Silitonga/MUNADY/PR

JAKARTA, (PR).- Dunia musik Indonesia kembali berduka. Penyanyi legendaris Eddy Silitonga meninggal dunia Kamis 25 Agustus 2016 dinihari pukul 00.05 WIB di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan.

Kabar tersebut disampaikan penyanyi Sandoro Tobing yang mengabarkan bahwa Eddy Silitonga meninggal dunia pada usia 65 tahun.

Eddy, sebelum meninggal, sempat dirawat di Rumah sakit .Namun saat menjalani proses pengeluaran racun dengan menggunakan alat medis ,Eddy dinyatakan sudah megembuskan nafas terakhirnya.

Rencananya, jenazah akan tetap berada berada di Rumah Sakit Fatmawati selama 3 hari dan akan dikebumikan di Tempat Pemkaman Umum Kampung Kandang ,Jagakarsa ,Jakarta Selatan.

Penyanyi kelahiran  Pematang Siantar, 17 November 1950 itu dikenal berkat memampuannya melamtunkan lagu dengan suara tinggi. Eddy merupakan anak ke-4 dari 11 bersaudara putra pasangan Gustaf Silitonga dan Theresia Siahaan.

Salah satu lagu monumentalnya adalah ”Biarlah Sendiri” ciptaan Rinto Harahap pada 1976. Pada 1967, Eddy pernah meraih Juara 1 Penyanyi Seriosa Sumatera Utara.***

Tags: 
penyanyi
artis
musisi
musik
eddy silitonga
Oleh: Munady

Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam Dijerat KPK

NASIONAL

Gubernur Sultra Tersangka/ANTARA FOTO
WAKIL Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kanan) didampingi Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati (kiri) memberikan keterangan pers tentang penetapan tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 23 Agustus 2016. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka terkait pemberian izin usaha pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara.*

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi dalam persetujuan Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2009-2014. Dalam konferensi pers yang digelar KPK di kantornya, Selasa 23 Agustus 2016 komisioner KPK La Ode M Syarif menuturkan, KPK telah memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan Nur Alam sebagai tersangka.

“Dalam pengembangan penyelidikan KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan NA sebagai tersangka,” kata Syarif.

Dalam kasus ini, Nur Alam diduga kuat telah melakukan tindak pidana korupsi dengan mengeluarkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT AHB selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara. SK tersebut diduga dikeluarkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Belum diketahui berapa kerugian negara yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan izin selama 6 tahun tersebut. Sedang dihitung, kami sudah mendapatkan beberapa bukti transfer, belum bisa dibuka hari ini. Jumlahnya signifikan,” ucapnya.

Sebelum menggelar konferensi pers, penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Gubernur Sultra dan sejumlah tempat di Sultra dan Jakarta. Namun, sampai saat ini KPK belum menjelaskan lebih rinci apa saja yang mereka sita.

Sejak November 2015 lalu, KPK telah memeriksa sekitar 29 pejabat di Sultra terkait kasus tersebut. Mereka di antaranya para pejabat dan mantan pejabat Sultra, Kabupaten Buton dan Mombana, serta pihak swasta.***

Tags: 
Jakarta
KPK
Sulawesi Tenggara
Nur Alam
korupsi
Oleh: Muhammad Irfan