Haryani Group

Selengkapnya »

 

Tak Ada Lagi Remisi untuk Koruptor

NASIONAL

Pertemuan Presiden dan Pakar Hukum/ARIE C MELIALA/PR
PERTEMUAN Presiden Joko Widodo dengan para pakar dan praktisi hukum di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 22 September 2016. Jokowi meminta masukan pada para pakar berkaitan dengan kasus korupsi, narkoba, dan penataan lembaga bidang hukum.*

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo menegaskan penolakan merevisi PP 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Penolakan itu dikemukakannya saat menerima 22 pakar dan praktisi hukum di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 22 September 2016. Jadi, tidak ada pula remisi untuk para koruptor.

“Sampai sekarang juga belum sampai ke meja saya (revisi PP 99/2012) tetapi kalau sampai ke meja saya saya akan sampaikan. Saya kembalikan, saya pastikan. Saya belum tahu isinya tapi sudah saya jawab saya kembalikan, begitu saja,” kata Jokowi.

Kehadiran para pakar dan praktisi hukum ini memang atas undangan Jokowi yang meminta masukan. Jokowi menyadari banyak pekerjaan rumah pemerintah baik yang berkaitan dengan kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu, kejahatan narkoba, dan penataan kelembagaan bidang hukum.

Beberapa ahli hukum dan praktisi hukum yang hadir, mantan hakim Mahkamah Konstitusi yang juga Rektor Universitas Kristen Indonesia Maruarar Siahaan, Ketua Pusat Studi Konstitusi (Pusako) yang juga pakar hukum Universitas Andalas Padang Saldi Isra, pengajar hukum Universitas Gajah Madan yang juga praktisi hukum konstitusi Refly Harun, Direktur Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar, mantan Ketua MK Mahfud MD, mantan hakim Asep Iwan Irawan, Direktur Imparsial Al Araf, praktisi hukum Todung Mulya Lubis, dll.

Refly mengatakan pernyataan Jokowi jelas menolak revisi PP 99/2012 yang cenderung mengarah pada pemberian remisi atau pengurangan hukuman pada narapidana termasuk koruptor. Padahal, revisi PP 99/2012 ini inisiatif kementerian hukum dan HAM.

“Artinya, ini kan pesan bagi Kementerian Hukum dan HAM, tidak perlu lagi menindaklanjuti. Karena mestinya kan begini, salah satu yang kita beri masukan adalah begini. Dalam proses pembentukan peraturan dan undang-undang misalnya, presiden itu harus punya standing (sikap yang jelas) dan standing presiden terhadap isu-isu yang strategis itu harus diikuti oleh para menteri,” kata Refly.

Jadi, kalau presiden punya sikap yang pasti, menurut Refly, menteri-menterinya tidak perlu lagi bolak-balik mengusulkan. Sekalipun nantinya DPR mau mengusulkan perubahan, presiden pun tinggal menolak karena dapat dikatakan, presiden punya kewenangan 50 persen membuat legislasi. “Jadi karena itu, presiden memang harus memiiki parameter yang jelas terhadap sebuah policy (kebijakan). Harus memiliki standing, sikap yang jelas,” kata Refly.

Refly mengatakan dalam pertemuan, para pakar memang tidak bicara soal mendukung langkah Jokowi menolak revisi itu. Namun, di antara semua yang hadir, menurut dia, termasuk orang yang sepakat kalau revisi PP itu tidak perlu diteruskan.

Asep Iwan Irawan mengatakan dia akan terus menolak revisi PP 99/2012. Dia juga lega karena presiden sudah menyatakan akan menolak jika sampai di mejanya. Todung Mulya Lubis pun berharap presiden tidak merevisi PP 99/2012 dan UU KPK. “Jadi koruptor itu tidak mendapatkan remisi,” katanya.

Dalam pertemuan, Todung memberi masukan agar pemerintah lebih memberikan banyak kepastian hukum daripada membuat regulasi baru yang justru menimbulkan beban dan hambatan. Soal hukuman mati, Todung juga memberi masukan. Dia mengingatkan presiden bahwa hukuman mati itu tidak pernah menyelesaikan pesoalan.

“Kalau presiden tetap melakukan hukuman mati, itu keputusan presiden tetapi saya mengusulkan kenapa tidak melakukan studi yang independen mengenai dampak hukuman mati terhadap efek jera, termasuk dalam kasus kejahatan narkoba,” katanya.

Dalam studi itu, Todung mengusulkan presiden mengundang ahli internasional karena kalau presiden hanya bergantung pada informasi yang diberikan kejaksaan agung dan BNN, dia menilau presiden tidak akan mendapatkan informasi yang cukup objektif.

Mahfud juga menilai pernyataan Jokowi jelas, sejauh menyangkut perlakuan terhadap koruptor, Jokowi sama sekali nggak punya pikiran merevisi. Mahfud melihat pemberantasan korupsi menjadi perhatian utama presiden. Itu sebabnya dia juga mendukung agar Jokowi tidak merevisi UU KPK. “Saya juga menyampaikan secara khusus penyadapan yang selalu dipersoalkan orang. Justru penyadapan menjadi alat paling efektif untuk membongkar korupsi dan selama ini, 100 persen itu benar,” kata Mahfud.***

Tags: 
Jakarta
Joko Widodo
Jokowi
remisi
koruptor
Oleh: Arie C. Meliala

Jokowi Perintahkan Mensos dan Menkes Tangani Korban Banjir Bandang Garut dan Longsor Sumedang

NASIONAL

Presiden Jokowi (kanan)/LAILY RACHEV/BIRO PERS SETPRES
PRESIDEN Joko Widodo (kanan) dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (kiri) usai pemberian makanan tambahan di Dusun Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Sabtu, 17 September 2016.*

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo sudah mendapat laporan tentang bencana banjir bandang di Kabupaten Garut dan longsor di Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Jokowi juga menyampaikan duka yang mendalam pada keluarga korban bencana yang sampai meninggal dunia. Dia memerintahkan Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa dan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek untuk segera turun tangan menangani korban bencana akibat banjir bandang dan longsor.

“Baru saja beliau sudah memerintahkan menteri sosial untuk hadir di sana, untuk melihat secara langsung dan melakukan upaya-upaya yang perlu diatasi segera atas musibah di Garut dan Sumedang akibat bencana alam,” kata Juru Bicara Presiden Johan Budi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 21 September 2016.

Johan mengatakan presiden sudah menerima laporan mengenai jumlah korban yang termasuk wilayah-wilayah yang longsor. Itu sebabnya, menteri sosial dan menteri kesehatan harus secepatnya mengatasi persoalan itu.

“Apa yang perlu diambil langkah-langkah dalam kaitannya dengan mengatasi bencana longsor di Garut dan Sumedang, baik terhadap korban, maupun fasilitas umum yang rusak akibat longsor,” kata Johan.

Tidak hanya itu, Jokowi juga berharap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ikut melakukan koordinasi berkaitan dengan jalan-jalan yang rusak dan fasilitas-fasilitas umum yang rusak akibat bencana.

Johan mengatakan presiden juga mengingatkan wilayah lainnya yang rawan terjadi bencana untuk tetap waspada. Apalagi saat ini hujan berintensitas tinggi masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

“Presiden meminta waspada kepada masyarakat untuk menghadapi bencana akibat iklim. Apakah itu banjir atau longsor. Presiden berharap masyarakat waspada,” kata Johan. ***

Tags: 
Jokowi
banjir bandang garut
longsor sumedang
bencana alam. mensos
Menkes
Oleh: Arie C. Meliala

Jawa Barat Raih WTP Lima Tahun Berturut-turut

NASIONAL

WTP untuk Jabar/ARIE C MELIALA/PR
GUBERNUR Jawa Barat Ahmad Heryawan menerima penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo karena laporan keuangan pemerintah Pemprov Jabar meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Penghargaan ini diberikan dalam Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa 20 September 2016.*

JAKARTA, (PR).- Pemerintah memberikan penghargaan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang laporan keuangannya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut. Mereka yang mendapat penghargaan sebanyak 37 entitas pelaporan yang meliputi 22 kementerian/lembga, 3 pemerintah provinsi, 8 pemerintah kabupaten dan 4 pemerintah kota.

Provinsi Jawa Barat termasuk salah satu yang mendapat penghargaan karena lima kali mendapat opini WTP. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menerima langsung penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa 20 September 2016.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan opini WTP tahun 2014, tercatat sebanyak 275 entitas pelaporan dan tahun 2015 meningkat menjadi 367 entitas pelaporan atau meningkat cukup signifikan. Entitas pelaporan keuangan yang mendapat WTP meliputi 56 dari 85 kementerian/lembaga, 29 dari 34 pemerintah provinsi dan 222 dari 415 pemerintah kabupaten, serta 60 dari 93 pemerintah kota.

“Jadi sudah semakin banyak yang WTP namun masih cukup ada signifikan baik pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga yg masih perlu menuju ke WTP,” kata Sri Mulyani dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016  di Istana Negara, Jakarta, Selasa 20 September 2016.

Pemberian penghargaan pada pemerintah yang lima tahun berturut-turut mendapat WTP ini, kata Sri Mulyani untuk memberi semangat pada pemerintah yang belum mendapat WTP. Dia juga berharap agar yang sudah mendapat WTP jangan sampai merosot ke wajar dengan pengecualian (WDP).

“Ini setiap tahun dijaga, bukannya setelah WTP kemudian kita relaks dan kemudian menjadi statusnya menurun,” kata Sri.

Berikut adalah para peraih penghargaan itu:

  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
  2. Dewan Perwakilan Rakyat
  3. Badan pemeriksa Keuangan
  4. Kementerian Keuangan
  5. Kementerian Perindustrian
  6. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
  7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  8. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan
  9. Badan Intelijen Negara
  10. Dewan Ketahanan Nasional
  11. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
  12. Badan Koordinasi Penanaman Modal
  13. Mahkamah Konstitusi
  14. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
  15. Badan Tenaga Nuklir Nasional
  16. Lembaga Administrasi Negara
  17. Badan Kepegawaian Negara
  18. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
  19. Kementerian Perdagangan
  20. Komisi Pemberantasan Korupsi
  21. Dewan Perwakilan Daerah
  22. Komisi Yudisial
  23. Pemerintah provinsi Kepulauan Riau
  24. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  25. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
  26. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
  27. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
  28. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
  29. Pemerintah Kabupaten Way Kanan
  30. Pemerintah Kabupaten Bintan
  31. Pemerintah Kabupaten Boyolali
  32. Pemerintah Kabupaten Semarang
  33. Pemerintah Kabupaten Gowa
  34. Pemerintah Kota Lubuk Linggau
  35. Pemerintah Kota Metro
  36. Pemerintah Kota Banjar
  37. Pemerintah Kota Surakarta
Tags: 
Jawa Barat
jabar
Jakarta
WTP
Joko Widodo
Oleh: Arie C. Meliala

Irman Gusman Dicopot dari Jabatan Ketua DPD RI

NASIONAL

Irman Gusman Ditahan KPK/ANTARA FOTO
KETUA DPD Irman Gusman (tengah) keluar dari gedung KPK seusai diperiksa penyidik terkait kasus dugaan suap kuota impor gula, Jakarta, Sabtu 17 September 2016. Irman Gusman ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK beserta barang bukti uang senilai Rp.100 juta, pada Sabtu dini hari.*

JAKARTA, (PR).- Irman Gusman diberhentikan sebagai Ketua DPD RI. Pemberhentian itu karena Irman dianggap melakukan pelanggaran etik.

Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AM Fatwa menyampaikan pemkberhentian Irman sebagai Ketua DPD RI di Gedung DPD RI, Senin malam, 19 September 2016. Keputusan itu diambil setelah Dewan Kehormatan melakukan dengar pendapat dengan narasumber dari lembaga negara dan menggelar rapat pleno.

“Menyimpulkan dan memutuskan Saudara Irman Gusman diberhentikan dari jabatan Ketua DPD RI,” kata Fatwa.

Ia mengatakan, keputusan ini penting dan mendesak mengingat kasus ini merupakan peristiwa pertama dan terkait dengan posisi tertinggi di DPD RI. Pemberhentian Irman dilandaskan pada Pasal 52 Tata Tertib DPD RI.

Soal keanggotaan Irman di DPD RI, Fatwa mengatakan, Dewan Kehormaran tidak punya kewenangan sampai ke sana. Sebab pemberhentian sebagai anggota terkait dengan keputusan hukum kasus suap yang dituduhkan pada Irman. “Tidak sampai ke sana, itu menyangkut tindak pidananya,” ujarnya.

Keputusan ini akan disampaikan pada Rapat Paripurna DPD RI yang digelar hari ini, Selasa, 20 September 2016.

KPK menetapkan Ketua DPD RI Irman Gusman sebagai tersangka atas kasus suap yang menjeratnya. Penatapan tersangka Irman dilakukan setelah KPK melakukan pemeriksaan usai operasi tangkap tangan yang dilakukan di kediaman Irman di Jakarta.

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, Irman diduga menerima suap dari Direktur Utama CV SB, XSS. Suap yang diberikan XSS kepada Irman ditujukan untuk memuluskan kuota impor gula yang diberikan Bulog Sumatera Barat untuk CV SB. Dari kediaman Irman, KPK mengamankan uang senilai Rp 100 juta.***

Tags: 
Irman Gusman
ketua dpd ri
DPD RI
am fatwa
badan kehormatan dpd ri
korupsi
suap
KPKm harta
Oleh: Muhammad Ashari

Intensitas Hujan Tinggi, Antisipasi Longsor

NASIONAL

Longsor di Cipageran/HENDRO HUSODO/PR
PETUGAS dari Pemkot Cimahi melakukan evakuasi material longsor di RT 1 RW 7, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Selasa 13 September 2016. Kendati tak menimbulkan kotban, longsor menutupi Sungai Cihaur dan menjebol dinding rumah warga.*

JAKARTA, (PR).- Hujan berintensitas tinggi sedang terjadi di sebagian wilayah Indonesia. Akibatnya banjir dan longsor pun meningkat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana pun memasang sistem peringatan dini longsor di beberapa wilayah termasuk Jawa Barat.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memang memprediksikan Indeks El Nino-Southern Oscillation (ENSO) sudah mengarah pada kondisi La Nina lemah dan diprediksi bertahan hingga awal 2017. Bersamaan dengan La Nina terjadi fenomena Dipole Mode Negatif sejak Mei 2016 dan diprediksi bertahan hingga November 2016. Artinya, anomali suhu muka laut yang hangat di sekitar perairan Indonesia berkontribusi menambah tingginya curah hujan di Sumatra dan Jawa bagian barat.

“BNPB bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) membangun 72 unit sistem peringatan dini longsor selama 3 tahun terakhir. Tahun 2014, atas perintah Presiden RI Joko Widodo, pascalongsor di Banjarnegara, BNPB dan UGM memasang 20 unit sistem peringatan dini longsor. Kemudian dilanjutkan 35 unit pada tahun 2015 dan 17 unit pada tahun 2016,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Senin 19 September 2016.

Sutopo mengatakan sebagian besar sistem peringatan dini longsor dipasang di Jawa yang memiliki risiko tinggi longsor seperti di Kabupaten Banjarnegara, Magelang, Kulon Progo, Banyumas, Cianjur, Bandung Barat, Trenggalek, Sukabumi, Bogor, Sumedang, Wonosobo, Garut dan sebagainya. Alat juga dipasang di daerah lain di luar Jawa seperti di Kabupaten Nabire, Aceh Besar, Buru, Lombok, Bantaeng, Sikka, Kerinci, Agam, Kota Manado dan lainnya.

Sistem peringatan dini longsor ini kata Sutopo, meliputi 7 sub sistem yang dibangun meliputi sosialisasi, penilaian risiko, pembentukan kelompok siaga bencana tingkat desa, pembuatan denah dan jalur evakuasi, penyusunan SOP, pemantauan dan gladi evakuasi, dan membangun komitemen pemda dan masyarakat. Informasi dari sistem peringatan dini, kata Sutopo, dipercaya menjadi bagian dari perilaku kehidupan sehari-hari. Sehingga memang tantangan yang sulit dalam membangun sistem peringatan dini bencana.

Sutopo menjelaskan, selama periode 2016 telah terjadi 1.569 bencana di Indonesia yang mengakibatkan 265 orang tewas, 310 orang luka-luka, 2,1 juta jiwa menderita dan mengungsi, dan 23.048 rumah rusak. Dari total kejadian bencana ini, banjir dan longsor menjadi yang paling dominan.

Dia mengatakan banjir jadi jenis bencana yang paling banyak kejadiannya selama 2016, yaitu 554 kejadian dan menimbulkan 72 orang tewas, 93 orang luka-luka, dan 1,9 juta jiwa menderita dan mengungsi. Namun, longsor jadi jenis bencana paling mematikan. Dari 349 kejadian longsor selama 2016, longsor menyebabkan 130 orang tewas, 63 orang luka dan 18.728 jiwa mengungsi dan menderita.

Seperti halnya bencana tahun 2014 dan 2015, kata Sutopo, longsor jadi bencana yang paling banyak menimbulkan korban jiwa tewas. Ada 40,9 juta jiwa masyarakat Indonesia yang terpapar dari bahaya longsor sedang hingga tinggi. Artinya mereka bertempat tinggal di daerah bahaya longsor yang dapat terjadi kapan saja, umumnya saat terjadi hujan lebat.***

Tags: 
Jakarta
BNPB
bencana alam
Longsor
Banjir
Oleh: Arie C. Meliala